SUMENEP, News Daerah – Keberadaan baliho dan reklame liar
yang berada di lingkungan Kota Sumenep, ditanggapi serius oleh pemerintah
setempat. Bahkan tim terpadu yang salah satunya meliputi Petugas Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) dan juga Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) akan melakukan penertipan secara paksa.
Kasi Ops Satpol PP Sumenep Moh. Saleh
menjelaskan, penertiban tersebut akan dilakukan apabila penanggungjawab tidak
segera mengurusi izin pemasangan reklame ke pemerintah setempat.
”Kalau pemasangan itu dinyatakan legal, pasti
akmi akan tiak akan melepasnya. Tapi kalau tidak mempunyai izin kami tidak akan
segan untuk mencopotnya,” katanya.
Dikatakan, pra pelaksanaan pemilihan kepala
daerah (Pilkada) tahun 2015 mendatang, diyakini akan banyak baleho ataupun
reklame yang tidak mempunyai izin dari pemerintah setempat. Tindakan tersebut
biasanya dilakukan oleh salah satu tim yang akan mencalonkan diri sebagai
kepala daerah.
”Kami tidak akan tebang pilih dalam untuk
menertibkan baliho yang tidak berizin,” ungklapnya.
Menruut Saleh, sebelum petugas bertindak
tegas pihaknya masih akan melakukan koordinas dengan penanggungjawab, baik itu
secara persuasif meupun melalui surat menyurat.
Tindakan tersebut dilakukan agar
penanggungjawab segera memproses izin sebagaimana peraturan yang ada. ”Setiap
pemasangan baliho atau bener itu harus mengantongi izin. Kalau tidak namanya
melanggar, sementra kalau melanggar
aturan tentunya kami sebagai penegak perda akan bertindak tegas. Apalagi usaha
kami tidak digubris, maka terpaksa kami lakukan pencopotan paksa,” ungkapnya.
Terpisah Sutisno salah satu pengamat politik
asal Kabupaten Sumenep mengapresiasi terhadap rencana yang akan dilakukan oleh
penegak perda tersebut. Hanya saja dirinya menghimbau agar petugas perda tidak
tembang pilih saat melakukan penindakan.
”Kalau dilihat dari fungsinya, satpol PP
harus tegas dalam menegakkan perda. Tapi kami harapkan tiak tebang pilih saat
melakukan penertiban,” katanya.
Lebih lanjut Sutirsno mengatakan, potensi
untuk tidak netral dalam peenrtiban tersebut dinilai sangat besar. Sebab,
Incumbent dikabarkan juga akan bersaing dalam pilkada 9 Desember 2015 mendatang.
”Kecurigaan masyarakat memang seperti itu.
Tpai kami yakin petugas satpol PP tetap profesional,” tuturnya. (di/fa)
