Sumenep, Newsdaerah.Com – Realisasi anggaran dana desa (ADD) dan
juga dana desa (DD) di Kabupaten Sumenep, menuai kritikan tajam dari sejumlah
kalangan, termasuk Anggota DPRD setempat. Pasalnya, realisasi bantuan ADD dan
DD lamban.
Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, anggaran hingga
penghujung tahuan anggaran 2015 realisasi ADD di Sumenep masih reralisasi
sebanyak 80 persen, sementara 20 persennya masih belum teralisasi.
Berbeda dengan realisasi bantuan DD yang saat ini masih sekitar
70 persen, dan sebanyak 30 persen belum terealisasi.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Jubriyanto menyayangkan belum
terealisasinya bantuan ADD dan juga DD. Sebab, akibat keterlambatan tersebut
menjadi salah satu penyebab lambannya pembangunan ditingkat desa.
Sebab, menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu,
mestinya pencaian dua bantuan itu sudah seleai direalisasikan ketingkat desa.
Itu mengaingat sisa waktu tahun anggaran yang sudah tinggal menghitung hari.
”Kami sangat menyayangkan jika sampai saat ini masih belum teralisasi seratus
persen,” keluhnya.
Menurutnya, sesuai juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah
pusat, proses pencairan DD dilakukan dalam tiga tahap. Sebesar 40
persen dicairkan pada tahap pertama, setelah daerah menyampaikan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Bupati atau Peraturan
Walikota mengenai pembagian dana desa untuk setiap desa.
Tahap kedua sebanyak 40 persen, paling lambat minggu kedua
Agustus. Pencairan tahap ketiga sebanyak 20 persen, paling lambat dicairkan
pada minggu kedua Oktober. Tahap kedua dan ketiga dicairkan setelah daerah
melaporkan realisasi penggunaan dana desa semester I tahun berjalan. ”Untuk proses pencairan ADD hampir sama dengan DD,” ungkanya.
Pada tahun anggaran 2015 pemerintah pusat telah menggelontorkan
dana sebesar Rp 94 miliar melalui program DD, dana tersebut digelontorkan
melalui dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Selain itu juga, pemerintah daerah melalui dana APBD (Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah) juga mensupport sebesar Rp 115,3 miliar melalui
program ADD (Anggaran Dana Desa).
Kepala BPMP dan KB Sumenep ACH. Masuni saat dikonfirmasi tidak
membantah jika realisasi ADD maupun DD belum terealisasi seratus persen. saat
ini sebanyak 3233 desa yang tersebar di 27 Kecamatan yang berada di lingkungan
Pemkan Sumenep sudah melakukan pencairan ADD dan DD tahap pertama dan tahap
kedua.
”Sesuai peraturan yang ada, pencairan ADD dan juga DD paling
labat tanggal 18 Desember, jika tidak pada saat itu desa tidak melakukan
pencairan, maka dana itu akan dikembalikan ke Kasda (Kas Daerah),” katanya
kemarin.
Dikatakan, saat ini pencairan ADD yang belum dicairkan sebanyak
2 persen, sedangkan 80 persennya sudah dicairkan sejak beberpa bulan lalu.
Sedangkan utnuk pencairan DD mencapai 70 persen, sisanya sebanyak 30 persen
belum dilakukan pencairan.
Salah satu faktor belum terealisasinya banutan tersebut
dikarenakan terhambat proses adminitrasi ditingkat desa. Lambanya pelaporan itu
diduga karena minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa.
Oleh sebab itu, pihaknya menghimbau agar pihak kecamatan selaku
eksekutor program ADD dan juga DD dalam waktu dekat unntuk melakukan evaluasi
terhadap semaua aparat desa. Sebab, bantuan ADD maupun DD kedean diyakini aka
terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
”Kalau memang kualitas SDMnya lemah, ya segera beri pembinaan.
Karena kalau dipertahankan khawatir akan berpengaruh terhadap pengelolaan
keuangan nantinya,” tukasnya. (ND)
