Sumenep, News Daerah
- Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Moh. Imran mengatakan jika di daerah
kepulauan banyak kontraktor nakal. Akibatnya, pekerjaan proyek seperti
pekerjaan jalan tidak bisa bertahan lama.
"Kalau
ngomong kualitas infrastruktur, utamanya soal jalan banyak yang dibawah
standar," kata politisi asal daerah pemilihan (Dapil) tujuh itu.
Menurutnya,
dirinya menyadari
selama beberapa tahun terkhir pemerintah darah telah banyak
gelontorkan anggaran untuk daerah kepuluan. Hanya daja besaran anggaran yang
dikeluarkan dinilai tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
Salah
satu penyebanya karena kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor atau
rekanan dinilai asal-asalan. Akibatnya, pekerjaan jalan yang mestinya bisa
bertahan sampai tiga dampai lima tahun, hanya bisa bertahan dalam kurun waktu
dua tahun.
"Disadari
atau tidak, selama ini banyak kontraktor yang ngesub (jual beli) program.
Selama ini di kepulauan rentan terjadi. Akibatnya pekerjaan proyek terkesan
asal-asalan. Karena kontraktor yang nhesub ke yang lain itu audah rugi dan
anggarannyapun dipastikan sudah berkurang," terangnya.
Kondisi
seperti itu lanjut Imran, tidak hanya terjadi di satu kepulauan saja, melainkan
kerap terjadi diseluruh kepulauan. Salah satunya di Kepualaun Arjasa dan
Kangean. "Terkadang sub itu tidak hanya terjadi satu sub saja, bahkan ada
yang sampai tiga sub. Sehingga anggaran yang disediakan pemerintah itu sampai
terpotong tiga kali. Makanya, pekerjaan di kepulauan jauh dari harapan
pemerintah dan masyarakat setempat," terangnya.
Oleh
sebab itu, dirinya selaku wakil rakyat meminta agar pemerintah daerah
benar-benar selektif lagi. Sebab jika tidak, akan berdampak besar terhadap
kualitas pekerjaan nantinya. "Prinsipnya kami yakin pemerintah tidak akan
main-main dalam memilih dan menunjuk rekanan. Hanya saja mungkin masih belum
profesional saja. Makanya, kedepannya kami tidak ingin kejadian itu terulang
kembali," harapnya.
Sementara
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep Edi Rasiyadi menepis
tudingan itu. Sebab selama ini dirinya dalam menentukan rekana dilakukan sesuai
peraturan yang berlaku. "Selektif dan profesionalisme dalam memilih
rekanan pasti kami dahulukan," katanya.
Ditanya
soal pengawasan, mantan Kepala Dinas PU Pengairan itu mengatakan, setiap
pekerjaan tidak pernah lepas dari pengawasan. Pengewasan itu tidak hanya
dilakukan oleh PU Binar Marga, melainkan juga dilakukan oleh konsultan.
"Meskipun ada konsultannya, kami tetap selalu memonitor setiap
pekerjaan," terangnya.
Menurutnya,
jika dalam pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan ditemukan ada kejanggalan,
pihaknya tidak segan untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
"Kalau pekerjaanya sudah tidak sesuai dengan juonis yang ada, pasti kami
beri sanksi," tikasnya. (ND/Fa)
