Sumenep, NewsDaerah
– Pasca dilakukan rotasi jabatan di berbagai Satuan Perangkat Daerah (SKPD)
dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Penkab) Sumenep, membuat pelayanan tidak
maksimal. Salah satunya yang terjadi di Badan Pengelolaan Perizinan Terpadu
(BPPT) menjadi lumpuh total.
Akibatnya,
sejumlah warga yang hendak mengurusi izin usahanya pulang hampa. Hal itu
disebabkan pujuk pimpinan di BPPT hingga saat ini dibiarkan kosong. Padahal,
rotasi jabatan sudah dilakukan sejak dua pekan terakhir oleh Bupati Sumenep A.
Busyro Karim.
Peristiwa
memilukan itu dialami oleh nelayan asal Desa Brakas, Kecamatan Raas Yanto (34).
Beberapa hari yang lalau, dirinya bermaksud
mengurusi izin penangkapan ikan.
Namun sesampainya di BPPT dirinya harus kecewa karena petugas BPPT menyatakan
tidak bisa memprosea lantaran pujuk pimpinanannya masih belum ada.
"Sejak
seminggu lalu puluhan nelayan disini tidak beroperasi, lantaran surat izinnya
sudah tidak ada masa berlakunya dan harus diperpanjang. Namun, sayang ketika
kami datang ke BPPT pulang tanpa hasil. Karena kepalanya masih belum ada,"
kata Yanto.
Menurut
Yanto, sebelumnya sejumlah nelayan di Kepulauan mayoritas tidak tahu jika
kepala BPPT dirotasi. Mereka baru tahu saat dirinya bersama nelayan lain hendak
mngurusi izin tangkapan ikan itu."Yang jelas kami sangat kecewa. Selain
telah menguras tenaga, juga kami telah menghabiskan biaya yang lumayan
besar," terangnya.
Selain
itu, kekosongan kepala di BBPT juga sangat merugikan warga yang bekerja sebagai
nelayan. Sebab, para nelayan di Kepulauan Raas selalu khawatir saat melakukan
penangkapan ikan dijarah oleh aparat penegak hukum. ”Nelayan disini rara-rata
nelayan di sini mencari ikan di wilayah kalimantan, kalau tidak memegang izin
meraka takut untuk berlayar,” ungkapnya.
Oleh
sebab itu, pihaknya berharap agar
kekosongan itu segera diisi. "Jika tidak akan maka pelayanan masyarakat
dibidang perizinan akan terus terbengkai," harapnya.
Kepala
Badan Kepegaiawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenel Titik Suryati
mengatakan, saat ini pemerintah daerah telah mengakat panitia seleksi (Pansel).
Pansel tersebut nantinya akan bertugas menyeleksi calon pejabat yang akam
mengisi kekkosongan di berbagai SKPD, termasuk BPPT.
Dikatakan,
pansel yamg telah dibentuk oleh pemda itu beranggotakan sebanyak Lima orang,
yakni dua pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab dan 3 orang dari
tokoh masyarakat dan profesional.
"Nah, kelima orang itu sudah resmi diangkat menjadi
pansel, dan nama-nama itu sudah diajukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
provinsi jawa timur. Kalau sudah disetujui dan sudah keluat surat rekomendasi,
baru bisa dilakukan rekrutmen untuk mengisi kekosongan itu," terangnya.
Untuk
diketahui, dua pekan lalu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim telah melakukan
rotasu jabatan terhadap 176 abdi negara yang tetsebar diberbagai SKPD dan
kantor Pemda Sumenep. Menariknya, akibat rotasi tersebut pucuk pimpinan di tiga
SKPD menjadi kosong, yakni BPPT, Disbudparpora, dan Dinsos. Kepala BPPT Herman
Poernomo saat ini diberi tugas untuk menjalankan roda keperintahan di Dinas
Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kepala Dinsos Heri Kuntjoro Pribadi dipindah
menjadi Asisten umum. Sementara Febrianto Kepala
Disbudparpora dipindah ke BPPD. (di/fa)
