Sumenep, NewsDaerah -
Meskipun saat ini pasokan LPG (liquified petroleum gas) di
Kabupaten Sumenep, bisa dibilang relatif normal, namun
Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) setempat tetap menghimbau
kepada pemerintah daerah untuk selalu waspada adanya perubahan harga yang
diakibatkan adanya permainan yang dilakukan oleh salah satu oknum tertentu.
Sebab, permaian
harga ditingkat pengecer dipastikan akan selalu terjadi meskipun pemerintah
tidak memberlakukan kenaikan harga. ”Sebelum terjadi, kami harap pemkab tetap sigab
dan inten melakukan pengawasan setiap saat,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumebnep
Juhari.
Pengawasan yang
dimaksud oleh legislator dua pereode itu,
salah satunya melakukan sidak (Inspeksi
mendadak) keberbgai agaen atau kios yang menyebar di seluruh kabupaten ujung
timur pulau madura. Selain itu, juga melakukan pengawasan disetiap
pendistribusian LPG, utamanya ke daerah kepulauan.
Menurutnya, dirinya
selaku wakil rakyat meminta agar pemritnah daerah tidak setengah hati, apabila
menemukan adanya indikasi kejanggalan yang dilakukan oleh salah satu oknum yang
tidak bertanggungjawab. Jika memang persoalan yang dilakukan itu menyalahi
hukum, pihaknya menghimbau agar persoalan yang ditemukan diberikan kepihak
penegak hukum.
”Kalau memang sudah
ada indikasi kejanggalan, silahkan saja laporkan kepenegak hukum. Biar nantinya
penegak hukum yang menanganginya,” ungkapnya
Tindakan seperti
itu sebagai shock terapi agar segala bentuk permaian yang sampai merugikan
konsumen tidak selalu dilakukan. ”Kami tidak ingin masyarakat selalu menjadi
korban,” teran politisi Partai Persatuan Pembanguan (PPP) itu.
Sementara Kabag
Perekonomian Setkabn Sumenep, Moh. Hanafi mengatakan, untuk pengawasan akan
terus dilakukan. Baik saat adanya kebijkan pemerintah untuk menaikkan harga LPG
maeupun tidak.
Selin itu pihaknya
terus berusaha meskipun ada keniakan harga, namun tidak sampai mengganggu
terhadap pasokan LPG kesetiap daerah. Salah satu uapaya yang adilakukan, yakni
dengan cara mengajukan
usulan penambahan kuota elpiji 3 kg tahun 2015
ke Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas).
"Usulan
kami untuk kuota elpiji 3 kg 2015 ini sebanyak 480.600 tabung per bulan, atau
1.441.800 kg. Jumlah tersebut naik 30 persen dari realisasi kuota 2014 sebanyak
370.000 tabung," kata Kepala Sub Bagian Perekononomian Setkab Sumenep,
Suhermanto
Ia memaparkan,
ada beberapa alasan yang menyebabkan pihaknya mengusulkan penambahan kuota
elpiji bersubsidi tersebut. Diantaranya, Kabupaten Sumenep memiliki wilayah
kepulauan, sehingga memerlukan stok yang cukup.
"Kondisi
geografis di kepulauan ini kan beda. Untuk pengangkutan butuh transportasi
laut. Dan itu butuh waktu lebih lama. Makanya kami berharap elpiji di kepulauan
ini cukup, supaya tidak terjadi kekurangan stok," ujarnya.
Selain itu,
lanjut Suhermanto, ada fluktuasi harga elpiji ukuran 12 kg, yang menyebabkan
terjadinya migrasi pengguna elpiji dari 12 kg ke 3 kg. "Otomatis itu akan
menambah jumlah pengguna elpiji 3 kg. Belum lagi tumbuh pesatnya usaha ekonomi
mikro yang juga merupakan pengguna elpiji 3 kg," paparnya. (di/fa)
