Sumenep, NewsDaerah – BiayaUntuk menuju kursi jabatan nomor satu di Kabupaten Sumenep, tidaklah
mudah sebagaimana membalikkan telapak tangan. Bahkan, untuk maju dalam
kontestasn pesta demokrasi ditingkat daerah yang direncanakan akan dilakukan
akhir tahun 2015 mendatang, setiap calon harus mempersiapkan mintalitas yang
tinggi.
Pasalnya untuk maju menjadi kandidat menuju M 1 selain mempersiapkan mental
yang tinggi, juga harus mempunya mudal yang bear. Bahkan, sebagian pengamat
meprediksi cos pilkada lebih tinggi dibandingkan pada pelaksanaan ilkada tahun
2010 lalu.
Hal itu disebabkan berubahnya sifat dan prilaku, serta berubahnya pemahaman
arti demokrasi dikalangan masyarakat yang berubah menjadi
ajang untuk mencari
keuntungan, bukanlah demokrasi diartikan sebagai langkah konkrit untuk memilih
figur seoarang pemimpin yang ideal.
”Kalau pada pelaksanaan pilkada sebelumnya dengan biaya Rp 2 Miliar sudah
dianggap cukup, tapi kalau pelaksanaan pilkada tahun ini dipastikan tidak
cukup. Bahkan, setiap calon minimalnya harus menyediakan cos sampai Rp 25
miliar,” kata salah satu Pengamat Sosial dan Politik asal Kabupaten Sumenep,
Hasan basri.
Berubahnya cos politik itu, dilihat dari perubahan prilaku sosial
kemasyarakatan yang saat ini condong bersifat pragmatis. Padahal, menurutnya
tindakan semcam itu dinilai sangat merugikan atas pribadi seseorang. Selain itu
juga menghamabat terhadap kemajuag suata daerah. Sebab, bisa dipatikan orang yang terpilih
menjadi pemimpin bukan orang yang mempunyai integritas yang tinggi dan moral
yang baik, melainkan oraang yang mempunyai kekuatan finasial yang tinggi.
Dicontohkan, pada saat pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999, semua
warga menganggap politik sebagai salah satu perjuangan untuk memilih figur
sebagai pemimpin. Namun, sifat tersebut berbeda pada pelaksanaan pemilu tahun
2004 yang notabenya masyarakat mengartikan politik sebagai salah satu media
untuk mencari keuntungan.
”Kalau politik tahun 1999 itu masih murni mencari pemimpin, makanya kia
sangat disegani. Tapi pada tahun 2004 masyarkat suah banyak yang bertanya, kiai
seperti apa yang harus dipilih. Baru pada pelaksaan pileg tahun 2014 lalu
masyarakat sudah bersifat pragmatis. Makanya banyak dari kalangan mantan kepala
desa yang menajadi anggota dewan dibandingkan kiai maupun aktifis,” terang
dosen ilmu politik di Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep itu.
Padahal prilaku sosial seperti itu diakui sangatlah tidak baik untuk
dipertahankan. Sebab, akiba prilaku yang dinilai buruk itu dinilai telah
mencederai proses demokrasi yang sesungguhnya. Sebab, adanya plihan itu merupakan ionstrumen
bagi warga untuk menjaring seorang figur yang baik sebagai pemimpin.
Selain itu, juga mengakibatkan terjadinya krisis pemimpin yang baik. ”Kalau
budaya itu masih dipertahankan, sangat tidak mungkin bisa mencari pemimpin yang
bagus,” ungkapnya.
Berubahnya prilaku sosial itu banyak masyarakat yang menilai disebabkan
adanya perubahan prilaku dari seoarang pemimpin itu sendiri. ”Sebenarkan kanya
sangat mengnginkan adanya pemimpin yang baik, dan bisa membawa perubahan. Tapi terkadang
setelah jadi pemimpin, malah banyak yang lupa terhadap warganya,” kata salah
satu tokoh masyarakat Kecamatan Ganding Zaenuri.
Kondisi seperti itu menyebabkan banyaknya masyarakat yang salah mengartikan
pilkada. ”Setelah saya ngomong-ngomong dengan msyarakat memang begitu. Bahkan,
ada sebagian warga yang tidak mau menyalurkan hak plihanya jika tidak ada
sesuatu yang diberikan,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Masa jabatan A Busyro Karim-Soengkono
Sidik sebagai Bupati-Wakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 yang merupakan
hasil pilkada langsung setempat pada 2010, akan berakhir pada Oktober 2015.
Saat ini, sejumlah nama yang disebut-sebut akan maju
sebagai kandidat Pilkada Sumenep, di antaranya Soengkono Sidik, Moh Sahnan, dan
Zainal Abidin, Akhmad Fauzi, mulai memperlihatkan gerakannya, di antaranya
dengan melakukan komunikasi dengan pengurus sejumlah parpol setempat. (di/fa)
