SUMENEP –
Sekitar 50 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep,
melakukan kunjungan kerja ke luar daerah secara bersamaan. Dari 50 anggota, sebagain
melakukan kunjungan ke luar provinsi, akibatnya kantor wakil rakyat yang
biasanya ramai dengan anggota, tiba-tiba sunyi bak tak berpenghuni.
Tidak hanya
itu, dua lembaga yang melakukan kunjungan ke DPRD Sumenep, seperti Dikti
Jatim dan DPRD Banyuwangi, sama sekali tidak bertemu dengan anggota dewan.
Mereka hanya ditemui ketua DPRD Herman Dali Kusuma, dan Sekeretaris dewan Moh.
Mulki, serta Kabag Hukum DPRD Moh. Taufiq.
“Mulai hari ini
semua anggota melakukan kunjungan kerja, atau studi
banding ke luar daerah,
jadwal mereka hingga tanggal 18 Pebruari 2015,”kata Moh. Mulqi, sekretaris DPRD
Sumenep
Ia menjelaskan,
kunjungan kerja DPRD Sumenep ke luar daerah meliputi Bali, Samarinda,
Balikpapan, dan Makassar Sumatera Selatan. Dengan rincian Komisi A melakukan
kunjungan ke KPID Bali dengan agenda konsultasi Penyiaran Televisi Kabel,
Komisi B melakukan kunjungan ke DPRD Samarinda dengan agenda konsultasi Raperda
tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Sedangkan
Komisi C melakukan kunjungan ke DPRD Balikpapan dengan agenda konsultasi
Raperda tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada
kawasan perumahan. Sementara Komisi D melakukan kunjungan ke DPRD Kota Makassar
Sumatera Selatan dengan agenda konsultasi Raperda tentang penyelenggara
kearsipan.
Padahal
seminggu sebelumnya, yakni pada senin (9-10/2/2015) empat komisi di DPRD
Sumenep sudah melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Jawa Timur. Seperti
Komisi A melakukan konsultasi dengan Disnakertrans dan Kependudukan Kota
Surabaya, tentang Perubahan perda Nomor 3 Tahun 2011 mengenai adminitrasi
kependudukan.
Komisi B
melakukan kunjungan ke DPRD Kota Surabaya, dengan agenda konsultasi Raperda
tentang penataan PKL. Sedangkan Komisi C melakukan konsultasi dengan pemkab
Lamongan tentang Raperda Kepelabuhan, dan Komisi D DPRD Sumenep melakukan
konsultasi dengan DPRD Kota Surabaya, dengan agenda pembahasan masalah Raperda
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
Disinggung
mengenai anggaran kunjungan anggota dewan ke berbagai daerah, Moh. Mulqi,
mengaku belum tahu masalah itu. Pihaknya masih menunggu anggota dewan pulang
dan menyerahkan semua bel belanja termasuk penginapan selama kunjungan.
“Menegenai
anggarannya kami belum bisa menjelaskannya sekarang, kita tunggu mereka pulang
dulu, dan menyerahkan semua bukti pembayaran selama pembayaran,”pungkasnya (di/f)
