SUMENEP – Kabar gembira bagi semua aparatur desa yang
berada dilingkungan Kabupaten Sumenep, sebab pada tahun 2015 mentang, semua
desa akan menerima dua suntikan dana pengembangan desa. Yakni dana yang
bersumberkan dari APBD (Anggran Pendapan Belanja Daerah) Tingkat II dan
suntikan dana yang bersumberkan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
"Jadi, tahun 2015 mendatang desa akan menerima
suntikan dana dari dua sumber yang berbeda. Kalau dari APBN itu namanya DD,
kalau yang bersumberkan dari APBD tingkat II, namanya ADD (Alokasi Dana
Desa)," kata
Kepala Bagian Pemerintah Desa (Kabag Pemdes) Setkab Sumenep Moh. Ramli.
Informasi yang berhasil dihimpun News Daerah, anggaran yang bersumberkan dari APBN sudah berada di
Kas Daerah (Kasda) Pemkab Sumenep. Hanya saja besaran anggaran terebut tidak
sesuai dengan undang-undang
(UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sebagaiman yang dijelaskan dalam
UU tersebut,
setiap
desa mendapatkan anggaran sebesar Rp 1 miliar. Namun kenyataan dilapangan
anggaran DD yang turun untuk kabupaten ujung timur pulau madura hanya 49
miliar. Mestinya, jika melihat jumlah desa yang mencapai 330 desa, Kabupaten
Sumenep mendapatkan dana sebesar Rp 330 miliar. ”Itu saja yang kami terima. Smapi saat ini masih
belum ada informasi penambahan lagi,” ujar manta Camat Batang-Batang Kepada News
Daerah, kemarin.
Sementara untuk dana ADD yang telah disiapkan oleh
pemerintah sumenep, cukup fantastis, yakni sekitar Rp 115 miliar. Dana
tersebut akan dibagikan terhadap sebanyak 330 desa
yang menyebar di 27 kecamatan yang berada di Kabupaten Sumenep. Baik daratan
maupun desa yang berada disejumlah Kepulauan Sumenep. "Kalau dilihat dari
kesiapannya, kami kira lebih siap daerah dari pada pusat," ungkapnya.
Ramli mengatakan, besaran anggran yang akan diterima oleh
ratusan desa itu, disesuiakan dengan indikator yang ada. Sehingga walaupun desa
sudah menerima dana dari dua seumber yang berbeda dipastikan besarannya tidak
sama antara desa yang satu dnegand esa yang lain. ”Kalau besarannya, dipastikan
tidak akan sama. Karena sangat tidak mungkin satu desa mempunyai indikator yang
sama, baik tentang data miskin maupun jumlah sarana dan prasarana yang dimilikinya,”
terang Ramli.
Sebagai langkah awal untuk mengantisipasi agar realisasi
dibawah tepat sasaran, maka pihaknya pelaksanaan dibawah tidak ada
penyimpangan, maka pihaknya saat ini gencar melakukan pembinaan utamnyabagi paratur desa. Baik yang bersifat sosialisasi maupun pelatihan. "Untuk pelatihannya kami bekerjasama dengan
Bandiklat Peovinsi Jatim, sedangkan sosialisainya pemkab sendiri yang
mengadakan. Itu dilakukan, untuk memberikan pemaham kepada aparatur desa secara
mendalam, sehingga nantinya pengelolaan dan realisasinya tidak menyimpang dari
aturan yang ada," tukas Ramli. (di/fa)
