Permohonan Moyoritas Angota Dewan Terancam Kandas

SUMENEP – Cita-cita sejumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sumenep untuk memiliki kendaraan dinas (Mobdin) terancam kandas. Pasalnya hingga saat ini ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma masih meragukan dasar hukum pengajuan penadaan mobdin tersebut.

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menejelaskan, sebelum diinya mengusulkan penganggaran pengadaan sejumlah mobdin sebagaiman yang diusulkan oleh sejumlah anggota dewan, pihaknya masih akan melihat dasar hukum. Jika nantinya pengusulan tersebuttanpa ada dasar hkum yang jelas, maka kemungkinan besar usulan tersebut akan kandas. ”Ini kan sifatnya pinjam pakai. Jadi kami saat ini kami masih mau melihat dasr hukumnya terlebih dahulu,” terang politisi PKB kepala awak media kemarin.

Selain itu lanjut poltiisi PKB, dirinya juga masih akan melihat besaran APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2015 medatang. Jika besaran anggaran APBD dinilai mencukupi,
maka 75 persen harapntersbu tbisa terealisasi. ”Itu juga menjadi pijakan, jika tidak memungkinkan, walaupun usulan tersebut datang dari kalangan mayoritas, maka kita tinggal mengharap saja, dan sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan tahun ini,” terangnya

Junaidi SCW

Sebab kata Herman, walaupun penetrapan anggaran berada ditangan legislatif, namun tidak seharusnya penggunaan anggran dimonopoli di internal anggota dewan. ”Banyak hal yang berhubungan dengan masyarakat yang harus kita perhatikan,” terangnya

Apalagi sambung Herman, walaupun APBD masih belum disahkan secara riil oleh anggota Dewan, namun besaran APBD sudah terpotong sebesar Rp 115 miliar. ”inisudh pasti, karena undang-uundangnya sudah ada,” terangnya.

Sementara Koordinator tim Investigasi Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi, SH, menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh sejumlah anggota dewan tersebut. Sebab, permohonan mobdin itu terkesan pemborosan anggaran.

Selain itu, usulan tersebut dinilai bertentangan dnegan keingian presiden republik indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi). ”Presden mengajurkan agar kita kedepan melakukan penghematan anggaran,” katanya

Apalagi lanjut Junaidi, usulan tersebut tidak sebanding dengan kenerja anggota dewan saat ini. ”Ini yang aneh. Belum diketahui peran kepada masyarakat, malah minta uang masyarakat untuk dibelikan mobil. Jadi, kalau memang itu keharusan, ya profesional lah, bekerja secara profesional mengawal kepentingan rakyat, baru kita pikirkan soal itu,” tikasnya

Sebagaiman diberitakan sebelumnya, Sebanyak 50 anggota DPRD Sumenep, serentak mengajukan jatah pengadaan mobil dinas (Mobdin) kepada eksekutif saat acara pelaksanaan rapat banggar (badan anggaran) beberapa hari yang lalu.

Timbulnya gagasan tersebut karena saat ini yang mendapatkan jatah mobdin hanya kalangan elit saja, seperti pimpinan DPRD Ketua Fraski dan lainnya. Sedangkan, anggota tidak mendapatkan fasilitas dinas. Padahal versi mereka semua anggota dewan juga mempunyai hak yang sama. (di/fa)