SUMENEP – Aksi dugaan pemotongan dana program simpanan
jaminan keluarga sejahtera (PSKS) di Kabupaten Sumenep, tidak hanya terjadi di
daerah daratan saja, melaikan aksi serupa juga terjadi di daerah Kepaulan
Sumenep. Seperi halnya yang terjadi di kepualuan Arjasa.
Informasinya,
pemotongan dana kompensasi Kenaikan Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) itu hampri
terjadi di setiap desa se kecamatan Arjasa. Alasan pemotongan itu untuk
diberikan terhadap warga miskin yang tidak mendapatkan jatah PSKS.
Adapun nominal yang dipotong
beraneka ragam, mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per penerima manfaat.
Aksi pemotongan yang diduga dilakukan oleh aparat desa itu, dilakukan cara
diambil dengan tanpa sepengetahuan pemilik kartu perlindungan sosial (KPS).
”Selain kami mendapat
laporan dari masyarakat saat melakukan reses keamrin,
kami juga memantau
langsung ke kantor pos. Memang kami melihat disana adanya pemotongan,” kata
Sekretaris Komisi D DPRD Sumenep Moh. Imram
Menurut politisi dari
dapil (daerah pemilihan) 7 itu, aksi yang dilakukan oleh oknum apartur desa
tersebut, dinilai telah mencederai adanya program yang telah dilundurkan oleh
pemerintah pusat. ”Dengan alasan apapun, aksi pemotongan
itu sangat tidak dioperbolehkan. Bahkan hal itu sudah masuk kategori tindakan
yang mengarah kepada tindak pidana korupsi,” jelasnya
Padahal, sebelumnya dirinya sebagai wakil rakyat telah
menyarankan kepada semua kepala desa
melalui camat setempat untuk tidak melakukan pemotongan. Hanya saja himbauan
tersebut tidak diindahkan oleh semua aparatur desa setempat.
Oelh sebab itu, lanjut Imran, berharap agar pihak
penegak hukum untuk melakukan tindakan konkret. Sebab, jika dibiarkan mak
kejadian serupa akan aterus bergejolak hingga pada akhirnya masyarakat miskin
akan menjadi tumbalnya.
”Saya juga heran dari dulu kami sudah berkoar-koar
terkait maslah penyelewengan bantuan sosial. Namun, selama ini tidak ada
tindakan apapun dari aparat penegak hukum,” terangnya.
Sementara itu kepal dinas sosial (Dinsos) Sumenep Heri
Koentjoro Pribadi mengatakan, jika dirinya selama ini masih belum mendapatkan
informasi tentang pemotongan di kepulauan.
Untuk mengertahui kebernarannya, pihaknya masih akan
melakukan koordinasi terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di
masing-masing kecamatan.
”Untuk info pemotongan akan saya konfirmasi kepada
TKSK di lokasi. Karena merka yang mendampingi pembayaran di kantor
Pos,”janjinya.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan itu mengatakan, proses
pencairan bantuan itu tidak melalui perantara. Tapi, langsung diterima oleh
warga yang tercatat sebagai penerima. ”Prediksi kami sangat kecil walaupun ada
pemotongan. Karena bantuan itu langsung diterima oleh yang bersangkutan,”
tukasnya. (di/fa)
