 |
| Iustrasi buy Google |
SUMENEP – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep
(DPKS) meminta agar wakil rakyat yang ada digedung Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Sumenep untuk memperhatikan nasip para Guru Tidak Tetap (GTT). Sebab,
selama ini kesejahteraan para GTT yang diterima sangat jauh dari harapan
mereka.
Sekretaris DPKS Jamaluddin mengatakan,
honorer yang diterima sejumlah GTT, baik yang berda di daerah daratan maupun
para GTT yang berada di kepuluan Sumenep masih sangat kecil, dan tidak
sebanding dengan pengabdian yang dilakukan. ”Pantaun kami, ada sebagian guru
yang hanya dibayar Rp 5 ribu perjamnya. Dan ada pula yang hnay menerima honor
sebesar Rp 75 ribu perbulannya,” katanya
Oleh sebeb itu, pihaknya meminta agar
kedapnnya untuk honorer GTT lebih dintingkatkan. Bahkan, kalau perlu
dianggarkan pada APBD (Anggran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2015 mendatang.
”Kalau dilihat dari penghasilan guru yang sudah lulus seretifikasi, memang
tidak ada artinya. Karena para guru yang lulus sertifikasi setiap bulannya ada
yang menerima gajinya sekitar 6 jutaan,” ungkapnya
Padahal, lanjut Jamal, rata-rata kenerja
setiap guru baik yang sudah berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun yang
telah lulus sertifikasi, keenrjanya tidak maksimal. ”Kebanyakan para GTT ini
hanya dijasikan bemper saja oleh yang lain,” terangnya
Menganggapi hal itu, Ketua DPRD Sumenep
Herman Dali Kusuma mengakui jika kebanyakn GTT di Sumenep memang hanya
dijadikan bemper. Salah satunya sejumlah GTT yang bertugas di daerah kepulauan.
”Kalau GTT di kepulauan ada yang hanya dibayar Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu setiap
bulannya,” katanya.
Oleh sebab itu, demi menunjang kesejahteraan
para GTT, pihaknya pada pembahasan APBD tahun 2015 akan mengupayakan untuk
dimasukkan ke APBD. ”Pasti kami akan selalu berupaya. Namun untuk saat ini kami
masih akan mengajukan ke eksekutif. Doakan saja agar usaha akami dikabulkan,”
tuksnya. (di/fa)
