SUEMNEP –
Koordinator Konsultan Sumenep A. Novel menilai Pemerintah Daerah lebih
mengutamakan konsultas luar daerah dari pada jasa konsultan yang berada di
daerah kabupaten sumenep dalam setiap pelaksanaan proyek yang fisik.
Berdsarkan analisa
yang dilakukan mantan Advokat senior itu, dalam penggunaan APBD (Anggran
Pendapatan Belanja Daerah) sekitar Rp 100 miliar yang menggunakan jasa
konsultan loka hanya diperkirakan 1 persen. Selebihnya 99 persen lainnya
menggunakan jasa konsultan luar daerah.
”Jadi, kalau
kit ahitung, maka setiap pekerjaan proyek lebih banyak menggunakan jasa
konsultan luar daerah,” kata Novel.
Menurutnya, penggunaan
konsultan luar tidak hanya dilakukan pada proyek besar. Melainkan sejumlah proyek
kecil dengan anggaran puluhan juta juga menggunakan jasa dari luar daerh.
Adanya hal seperti
itu, lanjut Novel sudah menunjukkan jika perhatian pemerintah terhadap jasa
konsultan lokal minim. Padahal, kalau dilihat dari sumber daya manusia
(SDM) yang dimiliki
tidak kalah saing dengan para konsultan luar. ”Ini juga
bisa menghambat terhadap kaderisasi para sarjana tehnik dan lulusan SMK,”
katanya.
Keadaan seperti
itu kata Novel perlu pemerintah daerah untuk melakukan rekonstruksi ualang. Sebab,
penggunaan konsultan luar daerah lebih besar sisi nigatifnya dibadningkan sisi
postifinya.
Salah satunya,
dari segi pengawasan yang cenderung kurang maksimal. Sehingga, banyak proyek yang
tidak selesai tepat waktu karena yang diakibatkan dari konsultan.
Selain
itu, pemkaian konsultan luar rentan difiktifkan. Engan modus satuan perangkat
daerah (SKPD) meminjam nama konsultan dengan kompensasi yang telah disepakati. Sementara
pengawasannya dilakukan oleh SKPD pengguna anggaran. ”Itu tidak hanya dilakuan
disalah satu SKPD saja, melainkan hampir semua SKPD menggunakan modus yang
sama. Kalau tidak percaya kami siap untuk membeberkan beserta data dan bukti
autentiknya,” terangnya
Kondisi seperti
dibenarkan oleh Wakil Ketua komisi C DPRD Sumenep Dwita Andriani. Bahkan dirinya
sering mendapat keluahn dari para kosultan lokal. Sebab, saat ini SKPD sering
kali menggunan jasa konsultan luar. ”Tidak hanya satu dua konsultan yang
mengeluhkan persoalan itu, banyak konsultan yang mengeluh pada kami,” katanya
Sebagai langkah
awal, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Termasuk dugaan
SKPD yang ahanya meminjam jasa konsultan. ”yang jelas semua keluhan kami akan
tampung. Dan pasti kami akan tindak lanjuti. Jika semua itu benar berarti dinas
sudah main-main dalam pekerjaan proyek, termasuk jasa konsultannya,” ungkapnya.
Sementara
Sekretaris Darah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep Hadi Soetarto enngan untuk
menanggapi hal itu. Sebab saat dihubungi melalui telepon selulernya sampai
berita ini diturunkan belum ada tanggapan. (di/fa)
