Warga Minta Anggota Dewan Dites Urine

SUMENEP - Warga Kabupaten Sumenep, memintan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Setempat untuk melakukan tes urine terhadap sejumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat. Sebab, tidak menutut kemungkinkan jika sejumlah anggota dewan terbebas dari barang haram tersebut.

Salah satu warga Kabupaten Sumenep Sutrisno mengaku siap untuk mengawal pemberantasan peredaran konsumsi narkobar dan jenis narkoba lainnya di Kabupaten Ujung Timur Madura ini. "Kami siap mengawalnya," katanya

Sebelumnya BNK Sumenep telah melakukan tes urine terhadap sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) setempat khusus eselon tiga. Bahkan, dalam waktu dekat BNK setempat juga akan melakukanted urine terhadap sejumlah PNS khusus eselon empat.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap,
BNK tidak hanya melakukan tes urine terhadap abdi negara saja, malainkan juga dilakukan terhadap wakil rakyat, tanpa harus pandang bulu dan negosiasi dengan unsur pimpinan. "Kami berharap kontrol dari BNK, penegak hukum maupun piahak keamanan semakin dioptimalkan. Karena kami ingin sumenep terbebas dari peredaran barang haram tersebut," harapnya.

Semenatara Kepala BNK Sumenep Soengkono Sidik mengatakan, dirinya terus akan berupaya semaksimal mungkin mencegah peredaran narkoba dan sejenisnya di Kabupaten Sumenep. Salah satu uapaya yang akan dilakukan dengan cara memeberikan sosialisasi terhadap warga maupun pelahar tentang bahaya mengkonsumsi narkoba.

Selain itu, dengan cara melakukan tes urine terhadap semua unsur keperintahan termasuk semua anggota dewan yang berada di Kota Sumekar. "Kami sudah melayangkan surat kepada ketua DPRD definitif, namun sampai saat ini masih belum ada balasan," terangnya.

Orang nomor dua dilingkungan kabupaten sumenep itu mengatakan, walaupun dirinya sudah diberi kewenangan untuk melaksanakan tes urine terhadap semua unsur dilingkungan kabupaten ujung timur pulau madura oleh lemabaga institusi yang lebih tinggi. Namun dirinya mengaku tidak bisa secara serta merta bisa melakukan tes urine, melainkan sebelum melakukan tes urine dilakukan, masih harus malaynhkan surat pemeberitahuan terlebih dahulu bagi institusi yang akan dilakukan tes urine tersebut.

"Kalau kami yang mempunyai inisiatif, maka kami harus melayangkan surat pemberitahuan terlebih dahulu. Kalau inisiatif itu datang dari institusi itu sendiri, juga harus melayangkan surat permohonan pada kami," tukasnya.

Untuk meminimalisir peredaran narkoba selain melakukan tes urine, pihaknya saat ini gencar membentuk kawasan bebas narkoba yang sering disebut kampung bersih narkoba. Cara itu dianggap efektif untuk meminimalisir peredaran diareal pemukiman. Hinngga saat ini sudah ada tiga kampung narkoba yang diresmikan, yakni keluranhan Pajagalan, desa Pangarangan dan Kelurahan Karangduak. "Dalam waktu dekat kami juga akan mengukuhkan kampungnarkoba di desa pandian,” terangnya.

Menurutnya, hal tersebut memang salayaknya dilakukan. Sebab, melihat peredaran rnarkoba di Sumenep sangat memprihatinkan. Jumlah jenis narkoba yang beredar juga semakin berfariasi yakni mencapai puluhan  jenis. "Penggunanya saat ini tidak hanya kalangan dewasa saja, melainkan dari kalangan remaja sudah ada yang ikut mengkonsumsi," tukasnya.

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan, umengaku masih belum mengetahui adanya surat permohonan yang telah dilayangkan oleh institutusi BNK Sumenep, terkait permohonan pelaksanaan tes urine. Hanya saja dirinya mengaku terbuka dan mendukung rencana pelaksanaan tes urine terhadap anggota dewan.

Sebab, menurutnya sebagai wakil rakyat yang baik, maka wakil rakyat hatus bisa menjadI teladan bagi lembaga atau institusi yang lain. "Rencan untuk melakukan tes urine bagi anggota dewan tidak ada masalah. Kami sangat mendukungnya," terangnya. (di/fa)