SUMENEP – Pengadaan empat
mobil dinas pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sumenep, pereode
2014-2019 kembali disoal. Pasalnya,
keempat mobil dinas eks pimpinan DPRD sumenep pereode 2009-2014 masih sangat layak
untuk dipakai kembali.
Bhakan berdsarkan informasi yang dihimpun News Daerah, kondisi empat mobdin eks
pimpinan DPRD kondisinya masih 75 persen.
Dengan demikian, maka pengadaan mobdin pimpinan dewan saat ini dinilai hanya terkesan menghabur-hamburkan APBPD (Anggarapn Pendapatan Belanja Daerah).
Dengan demikian, maka pengadaan mobdin pimpinan dewan saat ini dinilai hanya terkesan menghabur-hamburkan APBPD (Anggarapn Pendapatan Belanja Daerah).
”Kalau masih layak dipakai mengapa harus
diganti?. Sama halnya itu hanya menghamburkan APBD saja,” kata Koordinator Tim
Investigasi Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi, SH.
Padahal, lanjut Junaidi, disejumlah darah diluar
pulau madura, saat ini gencar anjuran penghematan anggran. Penghematan angran
tersebut berdasarkan hambauan yang dikeluarkan oleh proseiden Republik
Indonesia (RI) Joko Widodo. ”Sumenep ini terbalik, kiranya. Disuruh menghemat
anggran, malah menganggarkan pengadaan mobil baru. Sumenep ini kan lucu jadinya,” terangnya
Menurut Junaidi, pengadaan mobdin dewan
tersebut dinilai hanya menambah beban terhadap masyarakat. ”Lebih baik, itu
digagalkan saja. Dan anggarannya disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan. Seperti
penguatanmodal hume industri. Sehingga penataan ekonomi kreatif kedepannya bisa
jalan,” terangnya
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Himpunan
Maha Siswa Islam (HmI) Cabang Sumenep Hanafi. Bahkan, pihaknya berharap, agar
pemerintah mengkaji ulang tentang rencana pengadaan empat mobdin dewan tersebut.
”Ya kalau anggaran pengadaan mobdin itu sudah paten dan tidak bisa bisa dialihkan
pada yang lain, lebih baik ditunda saja pengadaannya. Kalau seperti itu kan
terkesan dipaksakan,” ungkapnya
Apalagi lanjut Hnafi, kenerja wakil rakyat
yang berada di gedung DPRD Sumenep masih perlu dipertanyakan keseriusannya. Sebab,
sejak mulai dilantik hingga saat ini masih belum nampak kontibusi yang
diberikan pada masyarakat. ”Nah itu juga patut dipertimbangkan. Karena, selama
ini nampaknya sejumlah anggota Dewan selalu santai setiap harinya. Sehingga,
apa yang menjadi tugasnya tidak selesai, sperti halnya pembahasan APBD tahun
2015,” ungkapnya.
Berdasarkan informasi
yang dihimpun News Daerah,
pemerintah daerah saat ini telah menganggarkan pengadaan mobil pimpinan itu
sebesar Rp 1,2 miliar. Anggaran terebut diambilkan dari dana APBD (Angran
Pendapatn Belanja Daerah) tahn 2014.
Adapun
spesifikasi dan kualitas keempat mobil pimpinan yang baru itu, diyakini tidak
akan jauh berbeda dengan eks mobil pimpinan DPRD pereode 2009-2014 lalu.
Sedangkan jenis
mobil plat merah itu berfariasi, yakni untuk posisi ketua dewan mobil yang akan
dibeli adalah mobil jenis sedan Toyota Altis. Semantara untuk posisi wakil
ketua masing-masing akan mendapatkan mobil minibus Suzuki Inova.
Selain
pengadaan kendaraan roda empat, sekretariat juga bekal mendapatkan lima
kendaraan roda dua. Kendaraan itu akan digunakan oleh pendamping di tiap komisi
yakni, komisi A, B C dan D. Sementara satu unit lagi akan digunakan oleh
bendahara. ”Untuk pengadaan limakendaraan itu, kami sudah menyedikan anggaran sebesar
Rp 75 juta,” kata Sekeretaris Dewan (Sekwan) Sumenep Moh. Mulki.
Dirinya juga
mengakui jika kondisi mobdin eks pimpinan dewan pereode 2009-2014 masih mulus
dan layak pakai dalam waktu panjang. Sebab, berdasarkan hasil survi yang
dilakukan, kondisi keempat mobdin itu kondisinya masih kisaran 60-70
persen dibandingkan dnegan mobil yang baru.
Kendati
demikian, pihaknya mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk menghalangi pemkab
untuk menariknyakembali. ”Persolan itu bukan urusan kami, melainkan sudah
kebijkan dari pemda. Ya bagaimanapun kami harus patuh lah terahdap peraturan yang ada,” katanya
Lebih
lanjut Mulki mengatakan, pergantian mobil dinas itu memang sudah lumrah
dilakukan setiap perubahan kepala daerah. ”Bagaiman lagi, wong ketika itu sudah
biasa dilakukan, bisa saja nantinya ketika usai Pilkada (pemilihan kepala
daerah) mendatang dan kepala daerahnya diganti, itu pasti mobil milik bupati
yang baru juga diganti,” tukasnya. (di/fa)
