SUMENEP - Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI) Sumenep, berunjuk rasa ke kantor DPRD setempat. Mereka memprptes kenaikan
harga BBM bersubsidi, dan pemberian kartu sakti sebagai bentuk konpensasi
kepada masyarakat atas naiknya BBM.
Aktifis
HMI melakukan long march sejauh 3 km menuju kantor DPRD setempat,
sepanjang jalan yang dilaui, mahsiswa melakukan orasi penolakan terhadap
kenaikan BBM, dan pemberian kartu sakti pada masyarakat, sebagai bentuk
konfensasi dari kenaikan harga BBM. Mahasiswa juga membentangkan spanduk besar
bertuliskan 'HMI untuk rakyat. Kartu sakti bukan solusi', serta mendorong
sepeda motor sepanjang jalan sebagai bentuk protes, dan lambang ketidakmampuan
masyarakat untuk membeli BBM.
Selain itu, mahasiswa HMI juga melakukan aksi teaterikal yang menggambarkan
tertindas dan sengsaranya masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Sementara
pemerintah, hanya tersenyum melihat penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh
kebijakannya.
"Coba lihat, akibat naiknya harga BBM rakyat menderita dan tertindas, rakyat
Indonesia makin sengsara,” teriak Ahmad Hanafi, Ketua Umum HMI Cabang
Sumenep, Jumat (21/11/2014).
Menurutnya, penerbitan tiga kartu sakti Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sejahtera (KKS), yang disebut-sebut sebagai konfensasi dari kenaikan harga BBM bersubsudi, tidak menjamin menuntaskan masalah sosial di Indonesia. Pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke produktif seolah menyulap keterpurukan bangsa, demikian kartu sakti yang ditebitkan pemerintah tidak memiliki payung hukum, sehingga program tersebut dianggap bentuk kebohongan yang dilakukan Pemerintah.
Menurutnya, penerbitan tiga kartu sakti Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sejahtera (KKS), yang disebut-sebut sebagai konfensasi dari kenaikan harga BBM bersubsudi, tidak menjamin menuntaskan masalah sosial di Indonesia. Pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke produktif seolah menyulap keterpurukan bangsa, demikian kartu sakti yang ditebitkan pemerintah tidak memiliki payung hukum, sehingga program tersebut dianggap bentuk kebohongan yang dilakukan Pemerintah.
Selesai
berorasi didepan kantor DPRD, aktifis HMI lalu membakar sepeda motor yang
dituntunnya sepanjang perjalanan. Aksi pembakaran sepeda motor tersebut tentu
saja membuat kelabakan petugas kepolisian, dan secepat itu ia memanggil mobil
pemadam kebakaran yang jaraknya hanya beberapa meter dari kantor DPRD.
Namun
karena sebelum dibakar sepeda motor yang dibawa mahasiswa terlebih dahulu
disirami bensin, maka api dengan cepat melalap sepeda motor tersebut. Sehingga
ketika mobil pemadam tiba dilokasi, sepeda motor tersebut sudah tinggal
kerangkanya saja.
Aksi
pemanggilan mobil pemadam kebakaran oleh polisi, sempat memicu protes
mahasiswa. Menurut mereka, tidak seharusnya aparat kepolisian memanggil mobil
pemadam kebakaran hanya untuk memadamkan sepeda motor yang sengaja dibakar
tersebut. "Ini salah satu bukti, aparat kepolisian tidak lagi berpihak pada
mahasiswa. Mereka memanggil mobil PMK dan memadamkan sepeda motor yang kita
bakar," imbuh Ahmad Hanafi.
Dikatakan, desain aksi unjuk rasa kali ini adalah aksi teaterikal, dan
pembakaran sepeda motor itu hanya sebagai kelengkapan dari aksi kami. Aksi
pembakaran sepeda motor sebagai bentuk kekesalan masyarakat kecil yang tidak
kuat membeli BBM yang terus naik.
Pendemo
kemudian ditemui ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma. Ketua DPRD mengaku
mendukung sepenuhnya aksi demo yang dilakukan mahasiswa.
"Kami
telah menerbitkan rekomendasi, mendukung tuntutan adik-adik mahasiswa. Aspirasi
mahasiswa kami akomodir," kata Herman Dali Kusuma, Ketua DPRD Sumenep. (di/fa)
