Kungker Dewan Telan Rp 250 Juta Uang Saku Anggota Dewan Rp 45-5 Juta

Sumenep,NewsDaerah, – Suasana Gedung DPRD Sumenep, tampak sunyi tidak seperti hari-hari biasanya. Jika pada hari sebelumnya selalu diramaikan dengan aktifitas anggota dewan, namun saat ini terlihat sepi. Pasalnya, semua anggota komisi mulai komisi A sampai Komisi D, melakukan kujungan kerja (Kungker) ke Luar Provinsi.

Informasinya, Kamis (12/3) hanya satu anggota DPRD Sumenep yang terlihat beraktifitas di gedung wakil rakyat yang berada di jalan trunojoyo itu. Semenata 48 anggota yang lain sedang melakukan kungker ke luar daerah.

 ”Yang tidak ikut hanya satu orang, yak ni wakil Ketua

Pak Faisal karnea kesakitan keluarganya,” kata Sekretaris DPRD Sumenep, Moh. Mulki.

Sementara anggaran pejalanan kungker tersebut diperkirakn menghasbisnkan dana sebesar Rp 250 juta. Dengan asumsi setiap anggota DPRD Sumenep mendapat uang saku sebesar Rp 45 juta sampai 5 juta.

”Setiap kegiatan itu pasti ada anggarannya, tapi setiap anggtioa tidak sama, kalau tidak keliru setiap anggota Rp 45-5 juta,” terangnya

Dijelaskan, kungker yang dilakukan saat ini merupakan hasil kesepajkatan yang dilakukan diinternal Anggota DPRD melalui Badan Musyawarah (Bamusy). Dalam kegiatan kungker kali ini dibagi menjadi dua bagian sesui keanggotaan dalam panitia khusus (Pansus) perubahan tata tertib dewan.

Satu pansus tentang tata tertip melakukan kunsultasi ke Kota Mataram, sedangkan satu regu yang akan membahs soal Kode Etik melakukan kunjungan kerja ke Daerah Balikpapan, Kalimantan Timur. ”Kegiatan itu akan dilakukan selama tiga hari. Kalau yang Kode Etik itu berangkat hari rabu (11/3), sedangkan yang Tatip berangkat hari senin (9/3) lalu,” ungkapnya.

Sementara Koordinator Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi menghimbau agar pelaksanaan kungker itu dilakukan berdasarkan indikator pembanding. Sehingga agenda yang dilakukan bisa fokus, tidah hanya menghabiskan anggaran tapi tidak membuahkan hasil.

"Kunjungan kerja untuk studi bandung memang diperlukan, itu untuk meningkatkan kualitas kinerja. Namun, harus diperhatikan pula cara pelaksanaanya," katanya. (di/fa)