SUMENEP, News Daerah
– Gagalnya Kabupaten Sumenep mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)
pada tahun 2015 terus mendapat sorotan. Bahkan, koordinastor Tim Isvestigasi
Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi mengatakan, berkutatnya opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP), itu menandakan jika kepemerintahan A. Busyro Karim
sebagai Bupati dan Soengkono Sidik sebagai Wakil Bupati Sumenep jalan ditempat.
”Ini
sudah tidak bisa dipungkiri, jika roda keperintahan di Kabupaten Sumenep, tidak
jalan. Masak sudah tiga tahun lamanya Kabupaten Sumenep selalu mendapatkan WDP.
Ini kan sudah tidak masuk akal,” katanya.
Menurutnya,
salah satu faktornya, Bupati Sumenep A. Busyro Karim dinilai kurang bijaksana. Sehingga,
banyak penggunaan anggran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2014 amburadul.
Dicontohkan,
di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, sebesar Rp 50 juta
penggunaannya tidak ada kejelasan. Bahkan, berpotensi hanya dijadikan bancakan.
Selain itu, penggunaan anggaran dana desa (ADD) telah tidak sesuai dengan
anjuran menteri dalam negeri, yakni hanya Rp 23 miliar yang mestinya dana ADD
setelah dikurangi biaya rutin sepuluh persen tersisa Rp 30 miliar.
”Selian itu, di PDAM juga mengalami kerugian
sebesar Rp 11 miliar. Selain itu di apotik Moa Farma mengalami kerugian sebesar
Rp 500 juta. Ini semua akibat ketidak tegasan Bupati,” terangnya.
Selian
itu, sebagai faktor penghambvatnya soal penyertaan modal ke PT WUS yang
mengalami kesalahan teknis karena harus masuk di Perda APBD. Selain itu,
terdapat aset daerah belum memiliki sertifikat atau pengakuan, yakni Kantor
Pemkab, Rumah Dinas Koperasi dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. ”Ini
semua berdasarkan catatan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” terangnya.
Sebelumnya,
Inspektur Inspektorat Sumenep M Idris, mengatakan, berdasarkan Hasil penilaian
Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, Sumenep mendapatkan opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP).
Menurutnya,
pada tahun 2014 kinerja pemerintahan Sumenep sudah bagus, hanya saja
pengelolaan keuangan dan aset yang perlu ditingkatkan. "Ya semua pengelolaan keuangan dan aset,
baik BUMD maupun instansi lainnya. Semua perlu perbaikan, supaya tahun depan
tidak hanya WTP, tapi menciptakan 'Good government'," tegasnya. (di/fa)
