SUMENEP – Anggota komisi III DPRD Sumenep A.
Zainur Rahman mengatakan, menyebutkan di
Sumenep banyak pengembang perumahan yang nakal. Salah satu indikasinya, tidak
menyerahkan fasilitas umum (Fasum) kepada pemerintah daerah. Padahal, berdasarkan
Peraturan Bupati (Perbup) 14/2014 tentang penterahan fasilitas umum hal itu
bersifat wajib.
”Yang saya ketahui baru ada satu dari 12 developer
yang menyerahkan fasilitas umumnya ke pemerintah daerah,” katanya.
Menurut legislator yang saat ini menjadi
ketua panitia khusus (Pansus) I itu, saat ini banyak Developer di sumenep yang
kapasitasnya fasumnya dan fasos disekitar perumahan yang ada tidak memenuhi
standar.
Akibatnya yang menjadi korban adalah pengguna
akhir. ”Dalam amatan kami, banyak pengembang yang masih belum ideal. Makanya
kami nantinya akan dibuat perda (peraturan daerah) yang khus mengatur itu,”
katanya.
Menurutnya, fasum
dimaksud antara lain jalan perumahan, drainase, saluran air bersih dan
sebagainya. Dalam perda yang saat ini sedang dogodok di internal Dewan, akan
mengatur semua rencana pengembang. Baik dari segi pembangunan, lebar jalan,
sampai dengan kepentingan sesama pengusaha utamanya bagi usaha yang lokasinya
berdekatan. ”Selain itu, kami dalam perda itu tidak akan melepas adanya konten
lokal,” terangnya.
Bahka, penyerahan sejumlah Fasum dan Fasos
yang dilakukan oleh Developer ke Pemerintah daerah juga aka diatur. ”Penyerahan itu harus dalam keadaan baik, jika sudah
rusak pemerintah berhak menolaknya,” ungkapnya.
Menurutnya, selain mengatur soal kenyamanan
pengembnag, raperda itu akan juga mengatur soal sanksi yang akan dijatuhkan
terhadap pengembang yang nakal.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata
Ruang (Cikatarung) Sumenep, Bambang Iriyanto mengaku tidak mengetahui soal
keberadaan fasum milik pengembang perumahan yang masih belum diserahkan kepada
pemerindah daerah. ”Kalau soal itu, bukan di kami, itu di BPPT (Badan Pelayanan,
Perizinan Terpadu),” katanya.
Sementara Kepala BPPT Sumenep Abd. Madjid juga mengaku
tidak tahu, bahkan pihaknya mengaku tidakperna mengurusi fasum. ”Ke DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset) saja. Saya tidak ngurus soal itu,” terangnya
singkat. (d/f)
