Sumenep, NewsDaerah -
Setelah sepakan terkhir pelayanan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT) sumenep lumpuh total, kini aktifitas pengeluaran izin mulai
normal kembali.
Normalnya pelayanan tersebut setelah pemerintah
daerah mengangkat pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan pucuk pimpinan
di kantor BPPT tersebut, yang diakibatkan rotasi jabatan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah.
Sekretaris BPPT Sumenep Anis Farida menjelaskan,
sesuai surat perintah nomor 821.4/86/435.203/2015 yang ditandatangi oleh Bupati
Sumenep A. Busyro Karim, tertanggal 30 Maret 2015, R. Idris sebagai Plt BPPT.
Mantan kepala kepala badan perencanaan pembangunan
daerah (Bappeda) sumenep yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Sumenep itu,
dipercaya menjalankan tugasnya sebagai Plt BPPT mulai tanggal 30 Maret 2015
hingga adanya pejabat definitif yang mengantinya. ”Kemarin memang banyak yang
tidak bisa mengurusi izin. Tapi saat ini sudah bisa sebagaimana sebelumnya,”
kata Anis sapaan akrabnya Anis Farida.
Menurutnya, dirinya mengakui sebelum ditetapkannya
R. Idris sebagai PLT di BPPT, jumlah warga yang hendak mengurusi izin sangat
banyak. ”Sebelumnya memang banyak yang mengajukan permohoan. Untuk izin
perikanan saja sebanyak 25 orang. Tapi itu semua sudah bisa teratasi setelah
adanya PLT itu. Karena fungsi PLT sama seperti Kepala Definitif,” terangnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep Hadi
Soetarto mengatakan, dilakukannya pengangkatan Plt tersebut meruipakan salah
satu ipaya pemerintah daerah agar pelayanan di berbaga SKPD (Satuan Perangkat
Daerah) tetap jalan sebagaiman mestinya. ”Sesui peratuan yang ada, pengangkatan
Plt itu harus pejabat yang levelnyasama, kalau pejabat sebelumnya eselon II
maka orang yang diangkat juga harus yang berpangkat eselon II,” terang Mantan
Kepala Bappeda itu.
Disinggung soal seleksi pimpinan definitif terkait
seleksi pengganti kepala definitif, dirinya belum bisa menjelaskan lebih
detail, sebab saatinimasih dalam proses pelaksanaan. ”Kekosongan itu pasti akan
segra terisi, kalau tidak ada halangan bulan ini sudah terisi semua,”
terangnya.
Sebagaiman diketahui, dua pekan lalu, Bupati
Sumenep A. Busyro Karim telah melakukan rotasu jabatan terhadap 176 abdi negara
yang tetsebar diberbagai SKPD dan kantor Pemda Sumenep. Menariknya, akibat rotasi
tersebut pucuk pimpinan di tiga SKPD menjadi kosong, yakni BPPT, Disbudparpora,
dan Dinsos. Kepala BPPT Herman Poernomo saat ini diberi tugas untuk menjalankan
roda keperintahan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep.
Akibtnaya, kekosongan itu, membuat sejumlah nelayan dari wilayah kepulauan kesulitan
mengurus izin. Bahkan, ratusan orang sempat terlantar di pelabuhan kalianget
akibat izin yang mereka urus tidak kunjung diterbitkan. (di/fa)
