.jpg)
SUMENEP - Meskipun program simpanan keluarga sejahtera
(PSKS) di Kabupaten Sumenep telah disalurkan keberbagai penerima manfaat, namun
masih menuai permasalahan yang cukup komplit. Bahkan, disinyalir banyak pemilik
kartu perlindungan sosial (KPS) yang terindikasi salah sasaran.
Tidak hanya itu, banyak dana kompensasi BBM (Bahan
Bakar Minyak) yang disinyalir dipungli (pungutan liar) oleh salah satu oknum
yang tidak bertanggungjawab. Seperti halnya yang terjadi di salah satu desa di
kecamatan Rubaru beberapa hari yang lalu.
Dikecamatan pantura itu terindikasi dana kompensasi
BBM dipungli sebanyak Rp 100 ribu per DPM. Sehingga penerima manfaat hanya
menerima sebesar Rp 300 ribu. Alasan pungli tersebut untuk dibagikan terhadap
sejumlah masyarakat miskin yang tidak tercover dalam program PSKS itu. Sebab,
meskipun setiap tahun angka kemiskinan secara nasional setiap tahun selalu
menyusut, namun fakta dilapangan masih terus meningkat. Sehingga kondisi
seperti itu sering dijadikan kesempatan oleh salah satu oknum untuk melancarkan
aksi jahatnya itu.
Hanya saja aksi pungli utamanya yang terjadi di salah
satu desa Kecamatan Rubaru
itu mendapat tanggapan serius dari kaum intelektual,
sehingga untuk mencegah terjadinya aksi serupa untuk tahun-tahun selanjutnya,
maka kasus tersebut terpaksa di meja hijaukan.
"Kami sudah melaporkan tindakan itu ke polres
sumenep. Ini demi mengawal program pemerintah agar kedepannya agar tepat
sasaran," kata Aktifis Garindo Sumenrp Syarkawi.
Kejadian tersebut berbeda yang terjadi di Kepulauan
Gili Raja, Kecamatan Gili Genting. Dimana di Pulau yang dihuni sebanyak empat
desa itu, yakni Desa Lombang, Jati, Banbaru dan desa Banmaling, banyak penerima
kartu sakti yang disinyalir salah sasaran.
Kedaan tersebut berbeda dengan yang terjadi di
Kepulauan Gili Raja, Kecamatan Gili Genting. Di pulau yang dihuni sebanyak 4
desa itu, yakni Desa Banbru, Banmaleng, Lombang dan Desa Jati itu, disinyalir
banyak penerima kartu sakti yang dinilai salah sasaran.
Dimana di pulau yang dihuni sebanyak.... KK (Kepala
Keluarga) itu, hampir rata-rata penerima kartu kompensasi BBM adalah orang yang
sudah berperekonomian menengah keatas. Sementara warga yang memang layak untuk
menerima malah terkesan dihapus dari data kemiskinan. Sehingga tidak kebagian
kartu KPS.
Sebut saja Buk Matliye seorang janda tua renta yang
kesehariannya berprofesi sebagai penjual jendol keliling. Janda yang hanya
tinggal sebatangkara itu luput dari pendataan penerimaan kartu KPS. Padahal
secara kasat mata janda renta itu sangat layak untuk mendapatkan kompensasi BBM
sebesar Rp 400 ribu yang diberikan setiap dua bulan satu kali.
Salah satu tokoh pemuda Giliraja Syaiful Anang, menyayangkan
hal ini terjadi, walaupun sistem yang di bangun itu sudah di anggap benar oleh
pemerintah, namun tidak tahunya masih banyak warga miskin yang menjadi tumbal
kaum itelektual lainnya. Sebab, dirinya menyakini jika kejadian itu akibat
ketidak seriusan aparat pemerintah, baik pemerintah tingkat desa sampai sistem
kepemerintahan tingkat pusat.
"Ini akibat pencacahan (pendataan) yang dilakukan
oleh pemerintah kurang serius. Sehingga banyak warga yang semestinya menerima
malah tidak kebagian apapun. Sehingga, mereka hanya menjadi korban saja,"
katanya.
Lebih lanjut pemuda yang kerap di juluki senjata
informasi publik itu dengan tegas mengatakan, jika dirinya sangat tidak setuju
diluncurkannya program PSKS tersebut. Sebab, adanya program yang dinilai sangat
mulya oleh segelintir orang, namun menurutnya program itu tidak ubahnya ilusi
pemerintah yang tidak berarti.
Sebab, adanya program tersebut dinilai tidak bisa
mendongkrak ribuan warga negara yang dikategorikan berperekonomian rendah lebih
kreatif. Melainkan adanya program tersebut pemerintah terkesan memanjakan warga
dengan iming-iming bantuan yang dinilai relatif kecil.
"Kami lebih setuju jika dana kompensasi itu
dialihkan untuk program lain yang bisa membuat masyarakat lebih kreatif. Salah
satunya untuk penguatan modal bagi sejumlah koperasi maupun hume industri yang
lain," terangnya.
Sementara yang terjadi di Desa Kasengan, Kecamatan Manding, hingga saat ini pemegang kartu
PSKS masih belum menerima. Belum menerimanya itu lantaran aparat desa setempat
masih belum mebagikan walaupun sudah lama sampai di aparat desa setempat.
Alasan belum diberikan epada penerima manfaat itu,
disebabkan data penerima yang ditetrima apara desa setiap tahunnya selalu
berkurang dan disinyalir banyak yang tdiak tepat sasaran. Sehingga terpaksa KPS
yang telah diterimanya terpaksa ditolak.
Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2014 di Desa
Kasengan, yang mempunyai jatah dana kompensasi BBM sebanyak 66 orang. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya yang menrima
kompensasi kenaikan BBM mencapai yang dikemas dalam bantuan langsung tunai (BLT) 2009-2010 sebanyak 351 orang. Jadi dari data awal jumlah pemerintah telah
menghapus data keluarga miskin sebabanyak 285 orang.
"Nah
menyusutnya jumlah penerima itu yang membuat akami tidak habis fikir selama
ini. Karena kalau terpaksa dibagikan sesui dnegan jatah yang ada, lalu yang
lainnya mau dikemankan. Makanya hingga sekarang kartu itu belum kami bagikan,
kami masih akan berkordinasi dengan atasan dulu," kata Sekretaris Desa
(Sekdes) Kasengan Samsul Huda.
Bahkan
jkata Sasul, jika semua itu harus dibagikan sesuai dengan jatah yang diterima
saat ini, pihaknya khawatir akan terjadi gejolak dikemudian hari.
Sementara
Kepala Desa (Kades) Kasengan Mahfud, membenarkan belum dibagikannya kartu KPS
kepada warganya. Hal itu dilakukan karena pihaknya masih akan berkordinasi
dengan camat dan bupati, sebelum membagikannya pada masyarakat.
Selain
itu, pihaknya akan menanyakan pihak statistil terkait banyaknya warga desanya
yang tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah. Padahal sebelumnya mereka
jelas-jelas menerima bantuan tersebut dari pemerintah.
"Kalau
sudah seperti ini pasti masyarakat menuding aparat desa yang bermain, apapun
alasan yang kami berikan, mereka tetap tidak mau tahu-menahu urusan itu.
Padahal yang memberikan kebijakan adalah pejabat diatas kami," ungkapnya.
Sementara
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Heri Koentjoro P mengaku kesulitan untuk
melakukan pendataan angka kemiskinan. Sebab, banyak faktor yang diakibatkan
orang masuk dalam kriteria miskin. Salah satunya karena ditinggal suaminya,
baik karena faktor cerai maupun karena ditingal mati. ”Banyak penyebab orang
,masuk dlam kriteria beperekonoisn rendah. Untuk melakukan pendataan memang
harus memebutuhkan banyak waktu,” katanya
Kendati
demikian, pihaknya mengaku untuk meminimalisr mebengkaknya angka ikemiskinan
utmaya di Sumenep, pihaknya telah banyak mengeluarkan berbagai macam bantuan. Salah
satunya bantuan RTLH (Ruman Tidak Layak Huni) dan bantuan yang lain.
Untuk
dietahui berdasarkan data yang dikeluarkan oleh tim nasional percepatan
penanggulangan kemiskinan (TNP2K) tahun 2013. Jumlah penerima dana kompensasi
kenaikan BBM tersebut sebanyak 115.999 RTS (Rumah Tangga Sasaran).
Jumlah
tersebut lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penerima dana kompensasi
sebelumnya yang mencapai 116.378 RTS. Jadi jumlah penerima dana kompensasi
tersebut pada tahun 2013 mengalami penyusutan sebanyak 379 RTS. Sedangkan waktu
pencairan dana tersebut dimulai sejak tanggal 23 November 2014 yang lalu. (di/fa)
