SUMENEP - Kabar baik bagi warga Kecamatan/Kepulauan
Raas, sebab kepulauan raas menjadi prioritas untuk pengadaan penerangan. Bahkan
pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten (Penkab) Sumenep, berencana akan menggandeng Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dengan demikian maka penerangan di
Kecamatan/Pulau Raas bisa hidup selama 24 jam nonstop.
"Untuk Pualau Raas, dalam jangka panjang kami
akan bekerjasama dengan PLN," kata Kepala Energi Sumberdaya Mineral (ESDM)
Sumenep, Abd. Kahir
Menurut Mantan Kabag Humas Setkab Sumenep itu, kerjasa
ini
sebagai langkah priventif pemerintah sumenep untuk memberikan pelayanan
yang lebih optimal, khususnya dalam segi penerangan. "Kerjasama ini akan
dibangun untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)
atau CNG," terangnya
Untuk penerangan sementara waktu, pemerintah akan
terus berusaha untuk pengadaan mesin genset. "Kalau jangka pendeknya kami
terus berusaha untuk mengadakan mesin genset. Pada tahun 2015 ini kami
berencana untuk pengadaan satu unit mesin genset yang akan di letakkan di Desa
Jungkat," terangnya
Adanya iktikat baik itu mendapat sambutan hangat dari
kalangan anggota Dewan Setempat. Bahkan, wakil rakyat utamanya yang dari
kepulauan raas sangat mendukung atas terealisasinya program tersebut.
"Prinsipnya kami mendukung rencana itu. Tapi kami harap tidak hanya wacana
melainkan harus benar-benar teralisasi dengan baik," kata Wakik Ketua
Komisi B DPRD Sumenep Juhari
Selin itu lanjut Juhari, dirinya menghimbau agar pihak
eksekutif pro-aktif dalam mengawasi pengadaan mesing genset tersebut. Sebab
drinya sebagai wakil rakyat sangat tidak menginginkan dikemudian hari terkasi
persoalan, seperti di sejumlah kepualuan yang lain.
”Jadi, selain pengawasan juga proses pengadaaannya sampai
pengelolanya nantinya harus dilakukan secara selektif. Kami sangat tidak
menginginkan, pengadaan mesin itu seperti di Masalembu. Belum beroperasi, tapi
sudah sudah muncul persoalan,” terangnya
Oleh sebab itu, kata Politisi PPP itu mengatakan, sebelum
semunya benar-benar, baik dari rekanan maupun pengelola, sebaiknya pengadaan
mesin itu dipending. ”Itu lebih baik kiranya, dibandingkan setelah selesai
pengadaannya namun masih menuai konflik yang berkepanjangan,” terangnya.
Bahkan dirinya sebagai wakil rakyat berjanji akan terus
mengawasi pengadaan mesin tersebut. ”Kami juga akan mengawasi secara serius.
Kami tidak akan mai-main soal itu, karena berkenaan langsung dengan uang
negara. Makanya jika ada salah satu warga menemukan kejanggalan, silahkan saja
laporakan kepada kami, agar kami bisa segera mengambil sikap,” ungkapnya.
Bahkan menurutnya, jika nantinya dietemukan adanya
kejanggalan, pihaknya mengaku tidak akan segan untuk membawa persoalan tersebut
hingga ke jalur hukum. ”Jika memang benar dan cukup bukti. Itu pasti akan kami
kami laporkan. Biarkan saja hukum yang berbicara nanti,” tukasnya. (df)
