SUMENEP – Pengamat politik Rausi Samorano mengatakan, Program Infrastruktur Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Pipek) dari sisi politik, lebih banyak nuansa politisnya dibandingkan dengan dampak kemanusiaan.
“Di antara sisi politis dan sisi kesejahteraan terhadap masyarakat umum, lebih banyak sisi politisnya. Karena dana PIPEK dikelola oleh setiap anggota dewan,” terangnya.
Jika program tersebut tetap akan dipertahankan, lanjutnya, harus ada regulasi baru, utamanya dalam segi realisasi pekerjaan di bawah. Sebab, berdasarkan pantaunnya, dana PIPEK sering dilakukan oleh lembaga yang kredibelitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti pokmas (kelompok masyarakat). Apalagi, pemberian program tersebut tanpa didasari survei yag jelas.
”Makanya, kalau program tersebut akan dipertahankan, maka yang mengerjakan harus lembaga yang berbadan hukum. Sehingga, pengawasannya pun akan lebih maksimal,” ujarnya.
Sebab, lanjuat Rausi, ketika itu sering terjadi maka dapat menjadikan anggaran miliaran rupiah menjadi sia-sia. "Kami tidak bermakaud menjastis salah satu pihak. Namun fakta dilapangan, banyak kegitan infrastruktur yang memalai dana PIPEK yang kualitasnya jelek. Seperti jalan, hanya seumur jagung sudah rusak," terangnya.
Sementara Ketua sementara DPRD Sumenep Abrori Mannan masih belum bisa memberikan komentar soal dana PIPEK tersebut. Sebab, saat Koran Madura bertandang di tempat kerjanya, sedang tidak ada. Saat dihubungi melalui telepon selulernya sedang tidak aktif.
Sebelumnya, anggota DPRD Sumenep Hamid Ali Munir mengatakan, program tersebut patut untuk dipertahankan. Sebab, pada dasarnya program tersebut bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
Apalagi, sesuai tugas dan fungsi (tupoksi), anggota DPRD tidak mempunyai hak untuk mengerjakan proyek. ”Tugas anggota dewan itu hanya tiga, yakni sebagai lembaga kontrol, budgeting, dan legislasi. Jadi buat apa program tersebut mau dihapus,” terangnya.
Bupati Sumenep A. Busyro Karim belum bisa memberikan kejelasan terkait penghapusan program tersebut. ”Kan saat ini ketua dewan masih belum definitif, nanti kami bicarakan setelah semuanya definitif,” katanya.
Selain itu, lanjut mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode itu, anggaran untuk program PIPEK tahun 2015 masih belum dibahas. ”Dana PIPEK saat ini masih belum dibahas. Jadi kita tunggu saja nanti,” tukasnya.(di/fa)
